Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Mendukung Langkah-Langkah KPK Untuk Melakukan Penyelidikan Penyidikan Bupati Garut
PROPAGANDIS NEWS – Hari ini tanggal 31 Agustus 2023 kami mewawancarai Ketua Komite Rakyat Anti korupsi (KRAK) Bertempat di perum Margamulya jalan terusan pembangunan kabupaten Garut.. Andres Ramfuji.
Dalam wawancara nya Andres menerangkan, SIPD suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Sementara dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis, dimana hal tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Menanggapi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyoroti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat yang menganggarkan Rp 784.305.000 untuk perjalanan dinas luar negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di media Kompas, tanggal 28 Agustus 2023. Andres Ramfuji, saya kira KPK melihat dalam SIPD kabupaten Garut Alokasi anggaran untuk perjalanan dinas sebesar itu malah tidak aneh, kenapa coba selidiki perjalanan dinas itu ke tahun tahun belakang saya kira patut di duga banyak lah. Sementara menurut andres cuap cuap dan alih alih penanganan kemiskinan ekstrim itu saya dari dulu yaa bicara nya obralan tematik kemiskinan ekstrim, sementara untuk realisasi program penanganan pos apa saja yaa, disisi lain ada inpres no 4 tahun 2022 yang mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah mencanangkan masalah Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Kabupaten Garut program program nya bisa kita lihat secara seksama, harus jelas dooong ukuran misalnya Penanggulangan Kemiskinan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat tegasnya.. jadi saya ketua Komite rakyat Anti korupsi mendukung sekali kalau KPK ada keberanian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap masalah-masalah penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sedikit.
Bahkan kalau mau periksa tuh dugaan di dinas dinas yang berkorelasi dengan kekayaan Bupati. Seperti Dinkes dan RSU yang berkorelasi dengan pananganan covid saat itu, kemudian RSU dr. Selamet juga, terus pinjaman BJB atas nama RSU swasta Madina yang diduga kepunyaan Bupati Garut. Pokoknya banyak dech dugaan dugaan tersebut tegas Andres.
~Mr.T (Andri)
Komentar
Posting Komentar