PROPAGANDIS NEWS – Masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola lahan sawahnya.
Hal ini disampaikan oleh salah seorang Aktivis Sosial Kabuoaten Garut Eldy Supriyadi melalui sambungan selulernya menyebutkan, ketika pupuk langka dan harganya mahal maka petanilah yang akan menjadi korban utamanya, Kamis (13/4/2023).
"Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian," ujar Eldy.
Eldy menyebutkan, dasar pelaksanaan dari program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Program ini dilakukan sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Untuk mengantisipasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, maka sejak tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani.
Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani.
Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa, di mana alokasi pupuk bersubsidi yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh pemerintah pusat itu dilanjutkan dengan pengiriman dari perusahaan produsen yang ditugaskan kepada distributor hingga pengecer, lalu sampai ke kelompok petani (Gapoktan) dan akhirnya kepada para petani.
"Panjangnya rantai distribusi pada pupuk bersubsidi ini memicu munculnya beberapa masalah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat," papar Eldy.
Eldy juga menyebutkan, setidaknya ada dua permasalahan yang muncul di lapangan. Pertama tentu saja para petani yang merasakan langsung dampaknya, akibat dari lemahnya pengawasan dari pemerintah banyak para petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalaupun tersedia, harganya melebihi HET yang telah ditetapkan.
Permasalahan kedua yang muncul adalah potensi adanya kecurangan dari pihak distributor dan agen yang secara sengaja melakukan penyelewengan dan penyelundupan pupuk bersubsidi ini, pemalsuan quota pupuk serta permainan harga.
Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan menghentikan polemik terkait dugaan terjadinya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini, diperlukan kontrol sosial dari berbagai kalangan masyarakat termasuk organisasi sosial dan LSM yang concern pada isu ini.
"Hal ini patut dilakukan sebagai respon kritis atas lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dan pihak terkait lainnya seperti Dinas Pertanian," sebut Eldy.
Eldy mencontohkan kasus yang saat ini sedang berjalan dan dalam upaya penyelidikan pihak APH adalah di wilayah Priangan Timur, Kabupaten Garut khususnya.
"Berdasarkan data dan aduan resmi dari para petani, Gapoktan dan pemilik kios di Kecamatan Pakenjeng misalnya, kuat dugaan bahwa beberapa oknum distributor dan agen telah melakukan penyelewengan distribusi dan memanipulasi data laporan penjualan pupuk bersubsidi," jelas Eldy.
Lanjut dikatakan ini salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga melebihi HET. Hal ini diperkuat juga dengan berbagai statement dari aktivis sosial di media massa dan media online.
Disamping kontrol sosial yang mesti terus menerus dilakukan secara militan, diperlukan juga upaya dan dukungan penyelesaian secara hukum terhadap oknum distributor dan agen ini.
"Harapan kita semua adalah kasus kelangkaan dan dugaan penyelewangan distribusi pupuk bersubsidi ini segera dinaikan ke proses penyidikan," cetusnya.
Eldy beralasan, hal ini diperlukan demi penegakan hukum dan sebagai bukti keseriusan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak dan nasib ribuan petani di Garut.
~Mr.T (Andri)
Komentar
Posting Komentar